Senin, 30 April 2012
PANGKEP, FAJAR -- Proses pengangkatan tenaga honorer kategori II (K2) di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pangkep terindikasi rawan kecurangan. Hal tersebut terjadi lantaran adanya oknum yang diduga sengaja memanfaatkan momentum itu guna meraih keuntungan pribadi.
Hal itu diungkap Koodinator Jaringan Masyarakat Peduli Pangkep, Ibnu Hajar Assegaf, kepada FAJAR, Senin, 30 April. Dia mengatakan, meski tahap pendataan honorer K2 baru saja dimulai, indikasi pungutan liar sudah mulai bermunculan.
“Sudah ada teman yang ditawari kelulusan asalkan dia berani membayar mahal. Oknum tersebut diduga ‘orang dekat’ pemerintah. Tetapi namanya masih dugaan, kami belum mau menyebut nama oknum termasuk nama teman kami yang ditawari tersebut,” ungkap Hajar.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangkep, Rizaldi Parumpa, mengaku khawatir dengan adanya oknum yang tidak bertangung jawab dengan memanfaatkan pendataan ulang. Untuk itu, mantan calon wakil bupati Pangkep ini berharap pemerintah setempat segera mengambil tindakan mengantisipasi segala bentuk kecurangan dalam pendataan dan pengangkatan honorer K2.
“Dengan jumlah ribuan tenaga honorer dengan peluang yang kecil, tentu persaingan akan sangat ketat. Pasti berbagai cara akan mereka tempuh. Kalau ada yang memberi angin segar dengan janji kelulusan, tentulah mereka akan bertaruh walau harus membayar dalam jumlah yang tidak sedikit,” kata Rizaldi.
Sebelumnya, Sekretaris Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Pangkep, Ansharullah, mengatakan, indikasi kecurangan dalam proses pendataan dan pengangkatan tenaga honorer K2 sangat minim. Hal tersebut disebabkan ketatnya verifikasi data yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara.
Jumlah tenaga honorer K2 di Pangkep, ungkap Ansharullah mencapai 3.049 orang. Angka ini tercatat sejak Oktober 2010. (dya/yun)
Hal itu diungkap Koodinator Jaringan Masyarakat Peduli Pangkep, Ibnu Hajar Assegaf, kepada FAJAR, Senin, 30 April. Dia mengatakan, meski tahap pendataan honorer K2 baru saja dimulai, indikasi pungutan liar sudah mulai bermunculan.
“Sudah ada teman yang ditawari kelulusan asalkan dia berani membayar mahal. Oknum tersebut diduga ‘orang dekat’ pemerintah. Tetapi namanya masih dugaan, kami belum mau menyebut nama oknum termasuk nama teman kami yang ditawari tersebut,” ungkap Hajar.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangkep, Rizaldi Parumpa, mengaku khawatir dengan adanya oknum yang tidak bertangung jawab dengan memanfaatkan pendataan ulang. Untuk itu, mantan calon wakil bupati Pangkep ini berharap pemerintah setempat segera mengambil tindakan mengantisipasi segala bentuk kecurangan dalam pendataan dan pengangkatan honorer K2.
“Dengan jumlah ribuan tenaga honorer dengan peluang yang kecil, tentu persaingan akan sangat ketat. Pasti berbagai cara akan mereka tempuh. Kalau ada yang memberi angin segar dengan janji kelulusan, tentulah mereka akan bertaruh walau harus membayar dalam jumlah yang tidak sedikit,” kata Rizaldi.
Sebelumnya, Sekretaris Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Pangkep, Ansharullah, mengatakan, indikasi kecurangan dalam proses pendataan dan pengangkatan tenaga honorer K2 sangat minim. Hal tersebut disebabkan ketatnya verifikasi data yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara.
Jumlah tenaga honorer K2 di Pangkep, ungkap Ansharullah mencapai 3.049 orang. Angka ini tercatat sejak Oktober 2010. (dya/yun)
Sumber : Fajar
Postingan
